Kartini dan Daycare: Antara Perayaan dan Kecemasan Para Ibu

April hampir berlalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, publik kembali disuguhi perayaan Hari Kartini dengan gegap gempita, lenggak lenggok kebaya warna-warni dibarengi dengan riasan bergincu tebal dalam peragaan busana, dan narasi emansipasi yang sayangnya kerap lalu lalang hanya di permukaan saja. Konon katanya, begitulah cara merayakan Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya yang mulia. Namun, di balik perayaan itu, realitas yang dihadapi perempuan Indonesia justru menunjukkan ironi yang tak pernah benar-benar diselesaikan.

Di tengah hingar bingar perayaan Hari Kartini, publik kembali dikejutkan oleh kabar memilukan dari penitipan anak (daycare) di Yogyakarta. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru diduga menjadi lokasi kekerasan. Kasus ini mengguncang banyak pihak, mereka yang setiap hari harus menyeimbangkan tuntutan kerja dengan kecemasan dan sebuah tanya yang tak pernah benar-benar hilang, apakah anak mereka benar-benar aman saat ditinggalkan?

Bagi ibu pekerja, peristiwa semacam ini bukan sekadar berita. Ia menjadi sebuah alarm bahwa pilihan untuk bekerja sering kali dihadapkan pada sebuah risiko yang tidak hanya menyoal karier saja. Namun, mereka dituntut untuk tetap profesional, produktif, dan tanpa cela di ruang kerja. Di sisi lain, mereka harus menerima kenyataan bahwa sistem pengasuhan yang tersedia belum sepenuhnya dapat dipercaya.

Masalahnya, tragedi ini bukan kali pertama. Ingatan publik masih menyimpan kasus serupa di Depok, juga berbagai cerita kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang dititipkan pada pengasuh rumah tangga. Polanya berulang, orang tua terpaksa menitipkan anak karena tuntutan kerja, sementara sistem perlindungan dan pengawasan masih lemah. Dalam banyak kasus, pilihan yang tersedia bukanlah pilihan ideal, melainkan pilihan yang terpaksa.

Peristiwa ini tidak seharusnya dipandang sebagai insiden tunggal. Ia mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yakni tentang sistem dukungan bagi perempuan, khususnya ibu pekerja, belum sepenuhnya terbentuk dan berjalan dengan memadai.

Lemahnya Dukungan untuk Perempuan Pekerja

Bagi banyak perempuan, bekerja bukan lagi pilihan yang sepenuhnya bebas. Ia adalah kebutuhan ekonomi, aktualisasi, bahkan bertahan hidup. Namun, kebijakan negara hari ini belum menyediakan fondasi yang memadai untuk menopang pilihan tersebut. Pertanyaan paling mendasar yang dihadapi setiap hari bagi seorang Ibu pekerja, bukan hanya soal target kerja, melainkan: anak saya akan aman di mana?

Sedangkan, pilihan yang tersedia seringkali tidak ideal. Mari kita lihat realitasnya. Berapa banyak daycare yang layak, terjangkau, dan terstandar yang disediakan di ruang-ruang publik? Berapa banyak kantor pemerintahan yang memiliki fasilitas daycare bagi pegawainya? Jawabannya masih jauh dari cukup.

Akibatnya, ibu pekerja hampir selalu dihadapkan pada dilema harian, antara memilih karier atau keamanan anak. Bagi ibu tunggal, dilema ini menjadi berlipat ganda, bukan hanya persoalan waktu dan tenaga, tetapi juga finansial. Di kota-kota besar, daycare profesional sering kali hadir dengan tarif yang tinggi, menjadikannya eksklusif bagi kelompok ekonomi tertentu. Sementara itu, kelompok menengah ke bawah harus bertaruh dengan kualitas pengasuhan yang tidak selalu terjamin.

Keberadaan alternatif lain, termasuk penitipan di rumah, juga tidak selalu memberikan jaminan keamanan. Dalam situasi serba terbatas ini, banyak ibu pekerja akhirnya tidak benar-benar memiliki pilihan, selain berkompromi dengan kondisi yang ada, meski diiringi rasa cemas yang terus menyertai.

Di sinilah ketimpangan itu menjadi nyata. Negara mendorong partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi tidak menyediakan sistem yang menopangnya. Perempuan didorong untuk maju, tetapi dibiarkan menghadapi konsekuensinya sendirian.

Selama ini, narasi tentang perempuan, terutama ibu, acap kali dibingkai sebagai kisah ketangguhan individu. Perempuan dipuji karena dianggap mampu “multitasking”, mengurus rumah tangga sekaligus berkarier. Namun di balik glorifikasi itu, ada beban struktural yang kerap luput dari perhatian. Ketangguhan personal seolah menjadi solusi, sementara kebutuhan akan sistem pendukung belum sepenuhnya terjawab.

Kebijakan Pro Perempuan

Masalah ini tidak akan selesai dengan empati sesaat atau kecaman di media sosial. Dibutuhkan sebuah keberanian kebijakan. Sudah saatnya kita berhenti memaknai emansipasi secara simbolik. Semangat Kartini tidak berhenti pada kebaya dan seremoni. Ia adalah tentang keberanian mengubah struktur yang tidak adil, tentang memperjuangkan akses, perlindungan, dan kesempatan yang setara.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa parsial. Pertama, negara perlu memperkuat kerangka hukum perlindungan anak, termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap operasional daycare. Standardisasi, sertifikasi, hingga mekanisme pengawasan harus diperjelas dan ditegakkan secara konsisten.

Kedua, keberadaan daycare harus menjadi bagian dari kebijakan ketenagakerjaan. Perusahaan, termasuk instansi pemerintah perlu didorong, bahkan diwajibkan, menyediakan fasilitas penitipan anak yang memadai, dengan mempertimbangkan proporsi pekerja perempuan. Ini bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengambil peran yang lebih aktif dan progresif. Perlindungan anak dan dukungan bagi ibu pekerja tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus menjadi agenda prioritas lintas sektor. Hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar kementerian dan pemerintah daerah, disertai langkah konkret seperti edukasi publik, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta pengawasan berkala yang berjalan efektif.

Keempat, perlu ada intervensi kebijakan untuk memastikan daycare yang berkualitas dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui subsidi atau skema kemitraan publik-swasta. Langkah ini penting agar layanan pengasuhan anak tidak lagi menjadi beban individu, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama yang dijamin oleh sistem.

Lebih dari itu, kita perlu menggeser cara pandang. Mengurus anak bukan hanya urusan privat keluarga, melainkan juga tanggung jawab sosial dan negara. Ketika ekosistem yang ada belum mampu memberikan dukungan yang memadai, maka yang terjadi bukan hanya beban individu, tetapi juga risiko kolektif, termasuk keselamatan generasi masa depan.

Hari Kartini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan. Refleksi bahwa perjuangan belum selesai. Bahwa perempuan Indonesia hari ini masih menghadapi tantangan struktural yang nyata. Dan bahwa keberpihakan pada perempuan tidak cukup diwujudkan dalam simbol, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang konkret dan berpihak.

Jika tidak, maka setiap April kita hanya akan mengulang ritual yang sama, merayakan Kartini, sambil diam-diam membiarkan nilai-nilainya terpinggirkan dan menyaksikan ibu-ibu Indonesia berjuang sendirian.

Sumber